Petugas Bersihkan Reruntuhan Bangunan Gempa di Banjarnegara

LIPUTAN BERITA - Tim gabungan mulai melakukan pembersihan reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa di Banjarnegara, Jawa Barat.

Gedung Sekolah Dasar Kertosari di Kecamatan Kalibenin, Banjarnegara rusak, akibat gempa.

Bagian dalam ruang kelas porak poranda, bangku dan meja hingga peralatan belajar mengajar rusak, akibat tertimpa atap bangunan dan tembok yang roboh.

Read More

Facebook Minta Maaf & Siap Bertanggung Jawab Terkait Kebocoran Data

LIPUTAN BERITA - Perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik memberi penjelasan kepada anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, terkait kebocoran data satu juta pengguna Facebook di Indonesia. Facebook meminta maaf, dan bersedia bertanggungjawab atas kebocoran data tersebut.

Read More

Fahri Hamzah: PKS Tak Perlu Ancam - Ancam Prabowo

LIPUTAN BERITA - Politikus Fahri Hamzah meminta PKS untuk tidak mendesak Gerindra mengusung figur cawapres usulannya untuk mendampingi Prabowo Subianto.

"Itu enggak bagus. Kalau ngobrol sama Pak Prabowo ngobrol di belakang aja, jangan mengancam, Pak Prabowo kan juga tau apa yang harus dilakukan dan perlu diajak ngomong dan kita yakinkan," ujar Fahri di restoran ayam goreng Suharti, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17 April 2018).

PKS diketahui mematok syarat untuk berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo di Pemilihan Presiden 2019. PKS meminta Prabowo mengambil cawapres dari kadernya.

Menurut Fahri, Prabowo merupakan sosok yang besar hati. Karena itu, tak relevan PKS mengumbar manuver di media terkait syarat cawapres.

Terlebih, PKS memiliki pengalaman bekerja sama dengan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2014 yang lalu.

"Makanya jangan diancam dari luar. Makanya mending ngomong tertutup aja, hati ke hati, jangan mengancam pakai media. Itu membuat pak Prabowo jadi salah tingkah," tandas Fahri.

Read More

Wiranto Bertemu SBY, Bahas Apa?

LIPUTAN BERITA - Menko Polhukam Wiranto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Pertemuan tersebut dinilai sebagai bagian dari komunikasi politik yang dibangun pemerintah.

"Saya kan Menko Polhukam, makanya saya sebagai pejabat politik harus berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol dan tokoh politik, siapa saja," tutur Wiranto di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2108).

Dia menambahkan, pertemuan dengan ketua umum partai tak berlangsung dengan SBY saja. Agenda pertemuan dengan petinggi partai lainnya yang tengah direncanakan.

"Pak SBY kan ketua partai. Saya juga bisa bicara dengan Pak OSO, Pak Romi, Pak Prabowo. Harus bicara agar ada komunikasi dan pengertian," ungkap dia.

Komunikasi antara pemerintah dan parpol dinilai sangat penting. Hal itu dilakukan agar demokrasi yang sudah terbangun di Indonesia semakin baik.

"Karena tanpa kesadaran kita, tak akan bisa bangun demokrasi di negeri ini. Kalau masing-masing enggak pernah ketemu dan koordinasi, apa jadinya wajah demokrasi kita," tutur dia.

Wiranto menegaskan, pertemuan itu juga untuk menyinergikan pemikiran dan ide serta gagasan dalam demokrasi. Hal tersebut dilakukan agar proses demokrasi di Indonesia berjalan secara benar.

"Jadi tunggu saya akan bertemu dengan semua tokoh politik di negeri ini. Bukan untuk kampanye tapi untuk selesaikan tugas dengan baik," tandas dia.

Read More

Bicara Partai Setan, Amien Rais Dipolisikan

LIPUTAN BERITA - Usai mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo, mantan Ketua MPR, Amien Rais, kini harus berurusan dengan polisi. Bukan soal "pengibulan", melainkan pernyataannya soal Partai Setan dan Partai Allah. Amien Rais dituduh melakukan ujaran kebencian.

Read More

Komnas HAM Minta RUU Jamin Akuntabilitas Penahanan Terduga Teroris

LIPUTAN BERITA - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Choirul Anam menyoroti kelemahan di rancangan undang-undang tindak pidana pemberantasan terorisme. Menurut dia, aturan itu belum mengakomodir tempat penanganan terduga teroris setelah mereka ditangkap.

Choirul mengatakan, dalam kasus-kasus selama ini, banyak para terduga teroris tidak diketahui keberadaannya setelah di tangkap. Hal itu menyebabkan terduga teroris pun menjadi rentan mengalami kekerasan dalam pemeriksaan.

"Tidak ada penjelasan detail. Misalnya kamu di tangkap, enggak tahu kamu dimana, keluarga enggak tahu, pengacara enggak tau kamu di mana, itulah potensial orang mengalami tindak kekerasan," ungkap Choirul usai bertemu perwakilan TNI membahas revisi UU Terorisme, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (16 April 2018).

Dia menilai penahanan terduga terorisme belum memperhatikan prinsip akuntabilitas. Choirul ingin ada tempat penahanan yang diatur dalam undang-undang.

"Itu bisa dititipkan kok di Polres, di Polda, atau tempat-tempat yang memang ditunjuk dari awal, sehingga orang bisa mengukur itu akuntabilitasnya," tutur Choirul.

Bila hal itu tidak diatur, bukan tak mungkin penyalahgunaan kekuasaan terhadap terduga teroris terus terjadi.

"Potensial abuse of power, dan akan terjadi lagi tindakan yang diadukan ke Komnas HAM. Komnas HAM punya banyak data soal terorisme ini salah satu permasalahanya karena tidak di ketahui dimana ditahan," tandasnya.

Read More

PKS: Ada Kemungkinan Prabowo Alihkan Mandat pada Orang Lain

LIPUTAN BERITA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ragu Prabowo maju sebagai calon presiden (capres) 2019.

"Secara definitif juga Pak Prabowo belum menyatakan saya maju sebagai calon presiden, beliau mengatakan 'kalau diberikan mandat saya siap', tapi beliau belum mengatakan saya siap sebagai calon presiden," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Ia menuturkan, segala kemungkinan masih bisa terjadi selama belum ada peserta yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak tertutup peluang Prabowo mengalihkan mandatnya pada orang lain.

"Gerindra tetap dengan Pak Prabowo atau kemudian Pak Prabowo melihat bahwa beliau menerima mandat kemudian beliau menyarankan agar kemudian yang lain, itu kan selama didaftarkan ke KPU semuanya masih mungkin terjadi ke depan," jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu melanjutkan, tidak cuma PKS yang sadar dengan kemungkinan itu.

"Semua menyadari sebelum didaftarkan ke KPU, semuanya masih mungkin berubah," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rakornas Partai Gerindra resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Seluruh pengurus partai yang menyampaikan aspirasi mereka menginginkan Prabowo kembali maju jadi Capres.

"Atas dasar aspirasi tersebut, Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden," ujar Muzani dalam rilisnya, Rabu di Hambalang, Bogor, Rabu (11/4/2018).

Read More