Menanti Pertemuan Amien & Jokowi

LIPUTAN BERITA - Yang sedang hangat dan kian panas, adalah gaya komunikasi Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang disebut-sebut kerap menyerang Presiden Joko Widodo. Belakangan, Amin Rais pun berniat membuka pintu silaturahmi bertemu Presiden Jokowi, namun dengan sebuah syarat.

Read More

Wiranto: Presiden Bisa Bertemu Siapa pun, Tak Terkecuali Amien Rais

LIPUTAN BERITA - Menteri Koordinantor Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku, belum tahu adanya rencana pertemuan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dengan Presiden Jokowi. Amien sebelumnya meminta Presiden Jokowi datang ke kediamannya di Yogyakarta.

"Saya belum dengar," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini mengatakan, sebetulnya Presiden Jokowi dapat bertemu dengan siapa saja. Tak ada yang membatasi Kepala Negara untuk bertemu rakyatnya, termasuk Amien Rais.

"Presiden bertemu siapa saja boleh, nggak dilarang," tutur Wiranto.

Mengenai keinginan Amien Rais agar pertemuannya dengan Jokowi dilakukan di Yogyakarta, Wiranto tak berkomentar banyak.

"Itu yang saya nggak ngerti. Hak beliau juga. Pak Presiden bertemu siapa saja nggak dilarang," jelas Amien.

Sebelumnya, Amien mengungkapkan, ada pihak yang berupaya mempertemukannya dengan Presiden Jokowi dalam sebulan terakhir. Tapi, Amien tak ingin menyebut nama-namanya.

Amien menyambut baik rencana pertemuan dengan Jokowi. Akan tetapi, Amien tidak ingin pertemuan digelar di Istana Negara.

"Kalau diundang (ke Istana) saya enggak mau ya. Kan begini, nanti dijungkirbalikkan, Amien Rais sudah sowan ke istana, dapat apa dia. Saya enggak mau, datang ke Amien Rais, rakyat biasa, enggak ada masalah," pungkas Amien.

Read More

Jokowi Kumpulkan Pengamat Politik dan Lembaga Survei di Istana

LIPUTAN BERITA - Pengamat politik hingga pengelola lembaga survei bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada Kepala Negara.

"(Pertemuan tadi) Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior (mengenai) apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan.

"Termasuk masalah masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa," tambahnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini menambahkan dia menyampaikan tiga hal kepada Jokowi. Pertama terkait dengan perlidungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu. Kedua tentang hak dipilihmantan koruptor di kontestasi pemilihan anggota legislatif.

"Berikutnya harus ada respons terkait penyimpanan KTP elektronik rusak dan cacat biar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu," tandas Titi.

Read More

Cak Imin Ingatkan Jokowi: Kalau Bukan Saya, Mungkin Bisa Kalah

LIPUTAN BERITA - Ketua umum partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengingatkan Joko Widodo akan kalah dalam gelaran Pilpres 2019, jika tidak bersanding dengan dirinya sebagai Cawapres. Muhaimin mengaku sudah membangun koalisi kekuatan suara Islam antara NU dan Muhammadiyah.

Read More

Bawaslu: Perang Tagar Bukan Bentuk Pelanggaran Pemilu

LIPUTAN BERITA -  Perang tagar jelang Pilpres ramai menghiasi media sosial. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku tak dapat berbuat banyak lantarn itu bukan termasuk dalam pelanggaran pemilu.

"Gerakan perang tagar di jagat maya bukan bagian dari pelanggaran karena bukan kampanye. Saat ini calon presiden kan belum ada," ujar dia di diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Politik Tagar, Bikin Gempar' di Warung Daun, Cikini,Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2018).

Rahmat menilai itu sesuatu yang wajar. Selama tak ada atribut partai politik tertentu yang berada di dalam gerakan tersebut.

"Menurut kami tidak masalah. Berarti tidak bisa ditindak," sambungnya.

Dia mengungkapkan munculnya gerakan-gerakan itu bagian dari kebebasan bereskpresi. Yang diatur dalam undang-undang hanyalah larangan berkampanye.

"Apakah tidak boleh anggota parpol mengeluarkan isi hatinya. Boleh kan? Yang penting tidak ada atribut partai dan tidak berkampanye," jelas dia.

Tapi jangan sampai perang tagar berujung pada intimidasi ataupun pelecehan seperti yang terjadi pada acara Car Free Day di Thamrin, Jakarta, Minggu lalu.

"Fenomena perang tagar menjelang pemilu wajar saja. Asal jangan kemudian terjadi asik fisik. Memaksa, membully. Yang penting itu tidak terjadi silakan saja. Kalau itu terjadi laporkan polisi saja. Itu kan pidana," tandasnya.

Read More

Pemda Diminta Gaji Guru Honorer Sesuai Dengan UMK

LIPUTAN BERITA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti gaji guru honorer di banyak daerah yang masih jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Menurutnya, harus ada upaya ekstra agar para guru honorer digaji di atas UMK.

Bambang mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebaiknya segera menggandeng pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap guru honorer di seluruh Indonesia.

“Sekaligus mengecek dan mengevaluasi guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK,” tutur Bamsoet, panggilan akrabnya, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, hal yang juga perlu dievaluasi adalah pencariran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering terlambat. Padahal berdasar Peraturan Mendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS, 15 persen dana itu bisa digunakan untuk menggaji guru honorer.

Karena itu pencairan dana BOS pun mestinya bisa tepat waktu. “Agar gaji guru honorer tidak lagi terhambat,” ujar dia.

Bamsoet pun meminta pemda lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Terutama guru honorer, agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat.

Lebih jauh dia mengatakan, pemerintah sebaiknya membuat regulasi turunan mengenai guru honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas,” tandas Bamsoet.

Read More

DARI BALIK PENJARA AHOK AJAK PENDUKUNG TAK GOLPUT DAN PILIH SAHABATNYA

LIPUTAN BERITA -Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menulis dari balik rumah tahanan, surat itu ditulis di sehelai kertas putih dan tinta biru yang diperuntukkan  untuk para pendukungnya atau Ahookers.

Dalam pesan tersebut, Ahok meminta para pendukung nya untuk tetap tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan meminta relawan tak golput dan mendukungnya sahabatnya, namun tidak dijelaskan siapa sahabat yang dimaksud.

Surat Ahok tersebut diunggah oleh adiknya Fifi Lety Indra Tjahaya Purnama lewat akun instagramnya dan Fifi memastikan surat itu ditulis oleh Ahok secara langsung.

Read More

POLISI GAGALKAN PENYELUNDUPAN ULAR SANCA HIJAU

LIPUTAN BERITA -Penyelundupan satwa langka ular sanca hijau digagalkan oleh jajaran polsek kawasan laut Gilimanuk, Satwa langka ini dibawa melalui jalur darat menggunakan Bus AKAP, penyelundupan ini berhasil digagalkan bermula dari pemeriksaan rutin terhadap orang barang dan kendaraanyang masuk ke Bali.

Bus yang dikemudikan oleh Mulyono kemudian diperiksa petugas jagadidapi memuat kardus coklat yang mencurigakan, saat kardus dibuka ternyata didalamnya berisi kain putih yang didalamnya berisi satu ekor ular sanca hijau.

Petugas telah mengamankan kardus tersebut berikut bus dan pengemudinya ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut.

Read More

Elektabilitas Kalah Jauh dari Jokowi, Prabowo Kritik Survei Tergantung yang Bayar

LIPUTAN BERITA - Survei yang dirilis Lembaga Survei Indikator, menunjukan eletakbilitas Jokowi masih menggungguli Prabowo di atas 50%. Survei ini kemudian dikritik Prabowo dengan menyebut survei tergantung yang bayar.

Read More

PDIP: SP3 Rizieq Shihab Jadi Bukti Tak Ada Kriminalisasi Ulama

LIPUTAN BERITA - Politikus PDIP Mansiton Pasaribu menghormati putusan Polri menghentikan kasus dugaan penodaan Pancasila yang menjerat Habib Rizieq Shihab. Tapi, ia menampik terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) itu terkait pertemuan Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Jokowi di Istana, Bogor, beberapa waktu yang lalu.

"Enggak, itu tidak ada kaitannya. Ini kan meskipun ada pertemuan itu kan ini kan tetap penghentian penyidikan itu kan adanya di (kewenangan) penyidik," Ujar Masinton, Jumat (4/5/2018).

Ia menerangkan, penerbitan SP3 diatur oleh undang undang. Masinton merujuk Pasal 109 2 KUHAP.

Di sana disebutkan penetapan tersangka berlaku limitiatif serta merupakan kewenangan penyidik. Maka, bila penyidik tak menemukan alat bukti terhadap orang yang disangkakan, kepolisian mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara penetapan tersangka.

Mansiton menegaskan polisi cuma bekerja sesuai demgam aturan dalam penanganan kasus Rizieq Shihab. Baginya, polisi sudah profesional.

"Kemudian itu menegaskan bahwa tudingan terhadap kriminalisasi terhadap ulama itu selama ini memang tidak ada. semuanya ya, kepolisian itu menetapkan status hukum seseorang itu berdasarkan alat bukti," tandas Mansiton.

Read More

Panglima Hadi: TNI-Polri Bersinergi Amankan Agenda Penting 2018-2019

LIPUTAN BERITA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkap pentingnya membangun kesamaan persepsi antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas keamanan di tahun politik, 2018 sampai 2019.

Hadi menjelaskan, 2018 sampai 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan karena banyaknya agenda penting. Seperti pilkada serentak, Asian Games hingga Pemilihan Presiden.

"Penting membangun kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas keamanan nasional 2018-2019. Sarana dan wadah silahrurahmi antarpimpinan Polri dan TNI agar dapat diimplementasikan hingga bawah," tutur Hadi Tjahjanto ketika menghadiri Apel Kasatwil Polri se-Indonesia, di Auditorium PTIK Jakarta, Jumat, (5/4/2018).

Hadi pun menerangkan, situasi strategis Indonesia sekarang ini tengah mengalami beberapa tantangan seperti ekonomi, sosial, demografi pertahan dan keamanan. Untuk itu, menyamakan persepsi menjadi hal yang penting.

"Apa yang terjadi di wilayah lain atau negara lain pasti berdampak dan kita semua pasti merasakannya. Konflik LCS, terorisme global, perang dagang AS Tiongkok," tandas Hadi Tjahjanto.

Read More