This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 30 April 2018

May Day, Buruh Akan Serukan 3 Tuntutan Utama


LIPUTAN BERITA - Total kurang lebih 75 ribu buruh berencana melakukan aksi di depan Istana Negara Jakarta, pada perayaan hari buruh internasional, hari ini (selasa, 1 mei 2018).





Bawaslu Ingin Car Free Day Kembali ke Fungsi Semula yang Bebas Unsur Politik


LIPUTAN BERITBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD), dikembalikan fungsinya seperti semula yang bebas dari politik. Hal ini dikarenakan adanya dugaan tindakan intimidasi terjadi terhadap Susi Ferawati dan Stedi Repki Watung pada Minggu 29 April. Keduanya sudah melaporkan hal itu ke Mapolda Metro Jaya.

"Kami minta dan menginstruksikan Bawaslu Provinsi dan Kota mengawasi CFD dan kerja sama dengan pemda setempat. Kami harapkan CFD sesuai peraturan UU dan Pergub, perda yang berlaku," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kantornya, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 April 2018 malam.

Rahmat berharap kejadian intimidasi tidak terulang. Bawaslu akan bertindak tegas dan mengusut jika kejadian serupa terjadi kembali.

"Jadi kembali ke asas dasar dan peraturan. Jika terjadi pelanggaran, perda tersebut akan memberikan sanksi, dan jika ada persekusi atau lainnya tentu masyarakat bisa melaporkan kepada kepolisian setempat," ungkapnya.

Terkait aksi #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja, Bawaslu menilai kalau hal itu adalah kebebasan berpendapat. Asalkan tak ada tindakan intimidasi ataupun tindakan pidana.

"Kalau hastag masih koridor kebebasan berbicara, tapi kalau memaksa orang lain memakai kaos tertentu, kemudian memaksa orang lain untuk setuju dengan pilihannya, maka itu termasuk pelanggaan dan pidana atas tindakan tidak menyenangkan," tuturnya.


Peringati May Day, KSPI dan FSPMI Akan Deklarasikan Dukung Prabowo


LIPUTAN BERITA - Ribuan buruh dijadwalkan memenuhi Istora Senayan guna merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2018, Selasa (1/5/2018). Dalam acara tersebut, sejumlah organisasi buruh akan mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai Capres 2019.

Pantauan di lokasi, Istora Senayan telah dihiasi berbagai bendera dari sejumlah organiasi buruh. Antara lain, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Di sisi depan sudah tersedia panggung yang terisi alat musik. Ada juga tiga kursi yang dibalut kain hitam.  Di sudut panggung juga terpampang spanduk bertuliskan "Cabut PP 78/2015", "Stop Perbudakan Modern Berkedok Pemagangan dan Outsourching", dan spanduk dengan kata-kata lainnya.

Ketua May Day Nasional, Riden Hatam Aziz memperkirakan ada 8 ribu buruh yang akan memenuhi kursi-kursi di Istora Senayan. Nantinya, seluruh anggota KSPI akan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon presiden.

"Karena masuk ke dalam tahun politik, maka kami sebagai rakyat juga memiliki hak politik yang sama dengan WNI lainnya. Kami mengintruksikan kepada angggota kami memilih yang prorakyat dan proburuh," tutur dia.

"Dari capres yang muncul kami komunikasikan dan yang siap memenuhi dengan kontrak politik dengan kami (KSPI) ialah Prabowo. Itu juga sesuai dengan hasil dari rapat kerja nasional dua hari kemarin," taandasnya.


Sabtu, 28 April 2018

Pesta Rakyat di Monas Bertema 'Untukmu Indonesia'


LIPUTAN BERITA - Pesta Rakyat bertajuk 'Untukmu Indonesia' yang berlangsung di Monumen Nasional, pada Sabtu (28/4) dihadiri hingga sekitar seratus ribu orang lebih. Acara ini juga mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di sekitar Monas.




Aung San Suu Kyi Undang Wiranto ke Myanmar, Bahas Soal Apa?


LIPUTAN BERITA - Pemerintah Myanmar secara khusus mengundang Menko Polhukam Wiranto untuk bertemu dengan penasehat negara Aung San Suu Kyi.

Menko Polhukam Wiranto di sela acara KTT ke-32 ASEAN di Singapura, Sabtu 28 April 2018, mendapatkan undangan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Myanmar agar dapat berkunjung ke negara itu.

"Ada undangan untuk saya ke Myanmar bertemu Aung San Suu Kyi," ujar Wiranto.

Dia mengatakan, undangan itu sebuah kewajaran mengingat selama ini Indonesia cukup aktif dalam membantu menyelesaikan konflik atau masalah-masalah pengembalian pengungsi dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar.

Ia mengatakan, Indonesia amat berperan aktif bahkan Presiden Jokowi sempat mengunjungi kamp-kamp pengungsian beberapa waktu lalu menunjukkan kepedulian yang tinggi Indonesia terhadap persoalan itu.

"Saya sebagai menteri yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan mencoba untuk menjabarkan semangat Presiden itu untuk ikut membantu masalah kemanusiaan di Rakhine State," tandas Wiranto dilansir dari Kartun Online.


KPK Pertajam Bukti Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto


LIPUTAN BERITA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertajam bukti dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa Setya Novanto (Setnov) dalam kasus megakorupsi e-KTP.

"Kami sedang mendalami fakta-fakta persidangan tersebut, termasuk jika ada fakta baru kemungkinan penelusuran tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Minggu (29/4/2018).

Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah tengah mencermati fakta-fakta sidang kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Termasuk mencari 2 alat bukti untuk menjerat Setnov dan pihak lain.

“Bahwa KPK tidak akan berhenti penanganan kasus e-KTP ini terhadap Setya Novanto, atau pada pihak lain sepanjang faktanya cukup dan buktinya ada,” ujar dia.

Dalam persidangan, fakta-fakta terungkap jika Setnov mencoba menyamarkan aliran uang dari e-KTP yang dia terima melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi dan kerabat dekatnya Made Oka Masagung.

Dalam perkara korupsi e-KTP, Setya Novanto disebut memperkaya diri sendiri sebesar USD 7,3 juta. Setnov juga memperkaya orang lain dan korporasi dalam proyek yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.


Kamis, 26 April 2018

Jokowi Rayu PKS Untuk Berkoalisi


LIPUTAN BERITA - Dalam wawancara di acara Mata Najwa, yang tayang rabu malam kemarin, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan tetap membuka semua opsi, termasuk melakukan pendekatan dengan PKS, yang notabene sebagai partai oposisi. Presiden menyatakan, politik tidak menutup segala kemungkinan, karena dalam politik segalanya mungkin.




4 Tuntutan Buruh di May Day 2018


LIPUTAN BERITA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan membawa empat tuntutan yang akan disuarakan pada peringatan Hari Buruh internasional, 1 Mei 2018 nanti.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, tuntutan pertama adalah pencabutan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA). Said menilai Perpres ini bisa menambah kendala masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri.

"Perpres itu bisa mendorong peningkatan investasi asing. Namun, kami khawatir perpres ini menghasilkan dampak buruk dalam jangka panjang," ujar Said di Jakarta, Selasa kemarin, yang dilansir dari Kartun Online, Jumat (27/4/2018).

Said mengungkapkan, para buruh juga akan menuntut diturunkannya harga beras, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

Mengapa BBM bersubsidi minta diturunkan meski harganya tidak naik? Menurut para buruh, karena volume BBM malah dikurangi. Hal ini membuat masyarakat beralih menggunakan BBM nonsubsidi yang harganya justru naik.

"Tuntutan ketiga, kami menolak upah murah, hapus outsourcing dan mendeklarasikan Presiden 2019 yang pro akan kebijakan buruh," tandas Ketua KSPI Said Iqbal.

Aksi turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai tuntutan buruh, kata Said, akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan lalu jalan kaki menuju Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK).


Setya Novanto Jadi Saksi Sidang Dokter Bimanesh Sutarjo


LIPUTAN BERITA - Mantan Ketua DPR Setya Novanto dihadirkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan merintangi proses hukum e-KTP dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo.

"Agenda hari ini mendengarkan keterangan Setya Novanto," tutur jaksa KPK Takdir Suhan dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Agenda kali ini merupakan pemeriksaan ulang terhadap Setya Novanto. Sebelumnya mantan Ketua DPR itu dijadwalkan hadir dalam sidang pekan lalu. Namun dia tak hadir dengan alasan mempersiapkan diri menghadapi vonis korupsi e-KTP yang menjeratnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu akan dimintai konfirmasi terkait kecelakaan yang menimpanya di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada 16 November 2017.

Kala itu penyidik KPK tengah mencari keberadaan Setnov lantaran kerap mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka e-KTP. Kini Setnov divonis 15 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor.

Bimanesh didakwa merintangi proses hukum e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Bersama mantan kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi, Bimanesh diduga memanipulasi rekam medis Setnov untuk menghindari penyidik KPK.


Rabu, 25 April 2018

Korban Ledakan Sumur Minyak Aceh Bertambah


LIPUTAN BERITA - Sebanyak 38 korban luka berat, akibat ledakan tambang minyak ilegal di desa Pasir Putih, kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur, masih dirawat di rumah sakit. Sebagian besar dirawat di rumah sakit umum, di Aceh Timur, sisanya dirujuk ke rumah sakit di Aceh dan Sumut.



Wakil Ketua DPR: Pansus Tenaga Kerja Asing Belum Perlu


LIPUTAN BERITA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto angkat bicara mengenai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya pembentukan Pansus tersebut belum diperlukan.

"Saya kira belum perlu ya (pembentukan pansus TKA)," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Menurut Utut, hal itu akan dievaluasi oleh para pimpinan DPR. "Nanti kan perlu kita lihat dan kita evaluasi," sambungnya.

Diketahui, semenjak dilantik sebagai pimpinan DPR Utut Adianto kerap bungkam pada awak media. Utut cenderung tidak ingin memberikan komentar apapun terkait isu-isu saat ini yang ditanyakan oleh wartawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing salah arah. Sebab, kata dia, kebijakan itu tak berpihak pada pekerja lokal.

Fadli pun beranggapan Perpres itu berbahaya serta perlu dikoreksi. Dia pun beranggapan perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing.

"Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan. Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring," ungkap Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/4/2018).


[Cek Fakta] Semburan Lumpur di Bekasi Mirip Dengan Lapindo


LIPUTAN BERITA - Sebuah video berdurasi 2 menit 19 detik memperlihatkan lumpur keluar dari dalam tanah, tepatnya di Kaliabang Bungur, Kota Bekasi. "Lumpur Lapindo, lumpur Lapindo," ucap seorang pria dalam rekaman tersebut.

Kapolresta Metro Bekasi Komisaris Besar Indarto memastikan kabar semburan lumpur yang menyerupai lumpur Lapindo di Sidoarjo itu tidak benar.

"Hoax," ujar Indarto ketika dihubungi LiputanBerita88.blogspot.com, 24 April 2018.

Dia mengatkan, kejadian yang terekam dalam video itu terjadi pada Selasa, 17 April 2018. Namun, bukan semburan lumpur seperti bencana di Sidoarjo. Namun, lumpur muncul karena ada pemasangan pipa PLN.

"Sekarang sudah normal (semburan lumpur di Bekasi), hanya tiga jam PLN pasang pipa. Musim hujan jadi keluar lumpur," tandas Indarto.

Fakta:

Sumburan lumpur dalam video terjadi ketika pemasangan pipa PLN. Lumpur keluar karena kondisi cuaca tengah hujan.

Kesimpulan: HOAX


Senin, 23 April 2018

Dolar AS Perkasa, Rupiah Dekati 14.000


LIPUTAN BERITA - Dolar Amerika Serikat Terus Menunjukkan Keperkasaannya, Hingga Membuat Nilai Tukar Rupiah Kian Terpuruk, Mendekati 14 Ribu.
Bank Indonesia Telah Melakukan Intervensi Dalam Jumlah Besar, Untuk Menjaga Nilai Rupiah Tetap Stabil.



KPU Tetapkan 3 Cara Pemungutan Suara di Luar Negeri Ketika Pemilu 2019 Nanti


LIPUTAN BERITA - Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai. Guna memastikan semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dapat memilih, termasuk yang berada di luar negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan telah membuat sejumlah aturan.

Untuk WNI yang berada di luar negeri, KPU mengeluarkan 3 cara pemungutan suara pada Pemilu 2019. Ketiga cara itu yakni datang langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) di kantor perwakilan Indonesia di negara setempat, memberikan suara di kotak suara keliling, dan menggunakan pos.

"Datang ke kantor perwakilan RI di luar negeri, apakah itu kedutaan atau konjen (konsulat jenderal)," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

"Untuk kotak suara keliling, dulu istilahnya dropbox, pada jam tertentu TPS akan dikelilingkan di mana warga kita berada, dan ketiga, menggunakan pos. Pengalaman selama ini yang paling banyak menggunakan pos," sambung Hasyim.

Untuk jadwal pemungutan suara, KPU menetapkan pemungutan suara di luar negeri lebih awal (early voting) dibanding hari pencoblosan di dalam negeri yakni 17 April 2019. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan partisipasi WNI di luar negeri untuk datang ke TPS.

"Kalau di LN itu diberikan kesempatan pada 8-14 April 2019. Tapi penghitungannya (hasil pemungutan suara) tetap sama, yakni tanggal 17," kata Hasyim.

Tanggal 14 April 2019 jatuh pada hari libur, yakni Minggu. Oleh karena itu, Hasyim memperkirakan, tingkat partisipasi pemilih tinggi.

"Tanggal 14 kan itu hari Minggu, kemungkinan besar sedang libur kerja sehingga kesempatan untuk hadir di TPS di kantor-kantor perwakilan juga bisa tinggi," tuturnya.

Hasyim menambahkan, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan sejumlah kantor perwakilan telah menyiapkan strategi-strategi untuk menarik minat WNI yang ada di luar negeri untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019.


Dua Pelapor Puisi Sukmawati Mencabut Laporannya


LIPUTAN BERITA - Dua orang yang melaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi mencabut laporannya. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak.

"Seluruhnya (laporan) ada 22 sementara ini ya. Kelihatannya akan nambah," ungkap Herry, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Alhasil, sementara ini, tinggal 20 laporan terhadap Sukmawati Soekarnoputri yang tersisa.

Beberapa waktu lalu, Sukmawati memancing polemik setelah membacakan puisi berjudul "Ibu Indonesia". Puisi itu dianggap punya nuansa penodaan agama. Ia pun dilaporkan ke polisi oleh puluhan elemen masyarakat dari seluruh Indonesia. Herry mengatakan, 2 laporan yang dicabut salah satunya berasal dari pengurus NU wilayah Jawa Timur.

"Itu yang lapor dari NU wilayah Jatim. Itu sudah dua yang mencabut laporannya. Di sini (Jakarta) satu. Di sana (Jatim) satu," ujar Herry.

Dia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan terutama dari para pelapor. Laporan dari daerah juga dikumpulkan untuk kemudian diselidiki di Bareskrim Polri.

"Laporannya cukup banyak. Dan Bareskrim mengumpulkan semua laporan. Laporan-laporan yang ada di daerah-daerah itu dikumpulkan di Bareskrim untuk disidik di Bareskrim," tutur Herry.

Dari 22 pelapor, 19 orang telah diperiksa dan di-BAP. Sementara tiga pelapor lainnya belum dipanggil.

"Minimal dari setiap pelapor pasti dimintai keterangan dan dimintai alat bukti. Itu yang masih dikerjakan," tandas Herry.


Minggu, 22 April 2018

Kampanye Para Cagub Jabar di Akhir Pekan


LIPUTAN BERITA - Di akhir pekan, para kandidat pemimpin Jawa Barat semakin intens menebar pesona dan janji kampanye. Uu Ruzhanul Ulum optimis mendulang suara warga kota Bogor, sementara TB Hasanudin yakin mampu meraup simpati kaum perempuan. Di lokasi terpisah, sudrajat janjikan revitalisasi posyandu.









Demokrat: AHY Cocok Jadi Cawapres Tergantung Jokowi


LIPUTAN BERITA - Joko Widodo atau Jokowi belum menentukan calon wakilnya untuk berlaga pada Pilpres 2019. Meski begitu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut menjadi salah satu nama yang digadang untuk mendampingi Jokowi.

Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron menyatakan, partainya menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan cawapresnya.

"Kalau ditanya apakah AHY cocok ya tergantung Jokowi. Apakah AHY memenuhi unsur keumatan, kemilenialan, tergantung Jokowi," tuturnya di Kantor Suropati Syndicate, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).

Herman menjelaskan, sampai saat ini AHY terus bersafari keliling Indonesia untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Mulai dari petani, nelayan, generasi milenial, sampai para ulama.

"AHY turun ke lapangan. Dia berkomunikasi tidak hanya dengan kaum milienial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, dan petani," ungkap dia.

Herman pun membanggakan persepsi publik terhadap AHY cukup baik. Terlihat dari sejumlah survei yang menunjukkan AHY sangat cocok mendampingi Jokowi ketimbang nama lain seperti Muhaimin Iskandar dan Ahmad Heryawan.

Namun, sambungnya, dinamika politik terus mencair. Apalagi hingga saat ini Demokrat belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan kubu Jokowi atau Prabowo.

"Saya katakan bahwa politik ini masih cair dan dinamikanya terus berlangsung. Jarak waktu pendaftaran capres-cawapres masih jauh 4-10 Agustus," tandasnya.


Sekjen PDIP: Budaya Indonesia Luar Biasa, Jangan Dirusak


LIPUTAN BERITA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bangga dengan prestasi paduan suara anak The Resonanz Children’s Choir yang memenangkan European Grand Prix (EGP) for Choral Singing di Maribor, Slovenia pada 21 April 2018. Sebuah lomba bergengsi yang telah berlangsung selama 30 tahun.

"Paduan suara tersebut sangat bergengsi dan tersulit di dunia. Anak-anak Indonesia dalam balutan kebudayaan Indonesia, mampu bersimfoni dengan indah, mendendangkan lagu Janger dengan nada vokal yang begitu kuat, solid, dan jernih, berpadu dengan tampilan busana Bali," ujar Sekjen PDIP Hasto dalam siaran persnya kepada LiputanBerita88.blogspot.com, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Menurut dia, prestasi anak-anak tersebut harus dilihat sebagai kebangkitan Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi. PDIP, lanjut dia, percaya putra-putri bangsa akan terus berprestasi jika semangat Indonesia berdaulat dijalankan dengan bangga.

"Sebab sejatinya, kita bangsa besar dan hebat, hanya perlu disiplin, system building dan mentalitas juara dalam semangat kerja sama tim," tutur Hasto.

Dia mengatakan, prestasi anak-anak ini dapat membuka mata masyarakat, kebudayaan dan peradaban Indonesia jangan sampai dirusak. Baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.


Sabtu, 21 April 2018

Gerindra Pastikan Capres Prabowo, Siapa Wakilnya?


LIPUTAN BERITA - Gerindra Pastikan Capres Prabowo, Siapa Wakilnya?




Kebakaran Hanguskan 40 Rumah di Tambora


LIPUTAN BERITA - Sedikitnya 40 rumah ludes terbakar dan 600 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Korban kebakaran yang tersebar di tiga RT Kelurahan Jembatan Besi membutuhkan sejumlah bantuan.

Pihak kepolisian sudah memasang garis polisi di salah satu rumah warga. Di lokasi ini, Puslabfor Polri akan menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara untuk menampung warga, sedikitnya empat posko telah didirikan di dekat pemukiman.


Jokowi: Media Sosial Wajib Diisi dengan Pesan Optimisme


LIPUTAN BERITA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi anak muda yang bergerak di konten kreator. Langkah tersebut menjadi kesempatan untuk melangkah melebih negara lain.

"Anak muda kita sangatlah siap. Saya berharap lompatan betul-betul terjadi," tutur Jokowi dalam acara dialog Presiden dengan konten kreator XYZ 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/4/2018).

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar konten media sosial diisi dengan pesan yang baik. Pesan-pesan itu dapat menularkan semangat kepada masyarakat.

"Media yang kita pakai, isilah dengan optimisme. Jangan isi yang hoax, fitnah, atau saling mencemooh. Itu harus ditinggalkan untuk melompat ke arah yang lebih baik," ungkap Jokowi.

Jokowi juga buka-bukaan tentang aktivitasnya di media sosial. Dalam acara yang dipandu MC JFlow, Presiden Jokowi mengungkapkan waktu ia membaca berita dari media cetak maupun online. Tak hanya itu, Jokowi pun aktif membaca informasi di media sosial.

"Kalau malam (baca Sosmed). Kalau sosmed di atas jam 12 sampai jam 1 pagi," ungkap Jokowi.

Ia mengaku follower-nya saat ini baru sedikit. Untuk di twitter, ia mengungkapkan follower-nya berjumlah 8 juta. Sedangkan Facebook 10 juta, dan di Instagram sebanyak 8 juta.

"Kalau di YouTube, 430 sub. Masih kecil. Masih kalah sama Gen Halilintar," tandas Jokowi.


Kamis, 19 April 2018

Mengukur Infrastruktur Jokowi


LIPUTAN BERITA - 14 proyek dikeluarkan dari rencana proyek strategis nasional, alasannya keempat belas proyek tersebut tidak dapat direalisasikan atau dimulai selambat-lambatnya pada kuartal 3 2019. Disebut proyek strategis nasional karena proyek-proyek tersebut memiliki dampak pada peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan tentunya ketahanan dan kedaulatan negara. Meski keempat proyek tersebut tidak lagi jadi prioritas, pemerintah sudah mengalokasikan dana besar Rp.4.100 Triliun untuk merampungkan sisa sebanyak 222 proyek dan tiga program yang masih dalam proses pengerjaan dan masih dianggap strategis. 10 proyek strategis juga sudah rampung pada 2017, berikut ini kami ulas mengukur infrastruktur Jokowi.




PKS Pertimbangkan Tarik Diri dari Koalisi Jika Tak Jadi Cawapres Prabowo


LIPUTAN BERITA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan partainya mempertimbangkan berpisah dengan Partai Gerindra. Langkah itu akan diambil bila 9 nama yang ditawarkan PKS tidak dipilih menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Mardani mengakui peluang kadernya dipilih jadi cawapres atau tidak oleh Prabowo cukup berimbang.

"Ya semua kondisi akan dihitung dikaji kalau ternyata kajiannya positif lanjut, kalau ternyata negatif belum tentu lanjut," tutur Mardani di Resto D’Consulate Lounge, Menteng, Jakarta, Kamis (19 April 2018).

Sementara itu, beredar rumor PKS dan Gerindra telah membuat surat perjanjian soal komposisi capres-cawapres di Pemilu Serentak 2019. Kabarnya, salah satu isi perjanjian itu adalah PKS meminta posisi cawapres kepada Gerindra.

Mardani mengklaim tidak mengetahui adanya surat tersebut. Sebab, PKS tidak memaksa Prabowo harus memilih satu dari sembilan nama kader menjadi cawapresnya. Yang jelas, dia menegaskan PKS menginginkan kadernya maju sebagai cawapres.

"Tentu tidak ada paksa memaksa, saling harmonis saling membutuhkan. Hubungan komunikasi pak Prabowo dengan Pak Sohibul (Presiden PKS) hampir tiap hari," tandasnya.


Keunikan Gempa Banjarnegara


LIPUTAN BERITA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan gempa Banjarnegara sangat unik lantaran magnitudonya kurang dari lima namun skala MMI bisa mencapai IV dan V.

"Hal itu terjadi akibat aktivitas sesar atau patahan aktif yang sifatnya lokal. Terutama di daerah yang terguncang, tersusun atas elemen sedimen yang lunak dan lepas, sehingga guncangannya terasa sangat kuat," ujar Dwikorita, seperti dilansir dari Kartun Online, Kamis (20/4/2018).

Selain itu, sesar lokal tersebut merupakan patahan baru yang belum teridentifikasi dalam peta sumber dan bahaya gempa bumi yang dikeluarkan pada 2012.

Gempa yang mengguncang Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu, 19 April 2018, pukul 13.28 WIB, memiliki kekuatan 4,4 skala Richter (SR). Pusat gempa berada di 52 kilometer utara Kebumen dengan kedalaman empat kilometer.

Walaupun kecil, dampak gempa yang ditimbulkan amatlah besar. Tercatat sebanyak 316 rumah di Kecamatan Kalibening mengalami kerusakan, 62 unit di antaranya berlokasi di Desa Kertosari, 217 rumah di Desa Kasinoman, dan 37 unit di Desa Plorengan.

Hingga Kamis, 19 April 2018, BPBD Kabupaten Banjarnegara mencatat, ada sekitar 455 keluarga yang terdiri atas 1.939 jiwa pergi mengungsi.


Rabu, 18 April 2018

Sepak Bola Indonesia Berduka


LIPUTAN BERITA - Dimas Duha Romli , satu supporter arema fc korban kerusuhan , akhirnya meninggal dunia , Rabu sore. Sebelumnya , korban sempat dirawat di rumah sakit selama dua hari. Sementara keluarga korban iklash , dan berharap kerusuhan serupa tidak akan terulang lagi.






Satpol PP Tutup Diskotek Exotic Tanpa Kawalan Polisi


LIPUTAN BERITA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup Diskotek Exotic. Tempat hiburan yang berada di Jalan Jayakarta Dalam nomor 72A, Sawah Besar, Jakarta Pusat itu ditutup oleh Satpol PP pada pukul 08.00 WIB.

Pantauan LiputanBerita88.blogspot.com, Kamis (19/4/2018), para personel Satpol PP itu datang dengan menggunakan 5 kendaraan dinas putih biru. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan.

Ketika tiba di lokasi, mereka langsung menyegel tempat hiburan itu dengan membentangkan garis 'Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta' di depan pintu masuk Diskotek Exotic.

Selain membentangi garis polisi pamong praja, mereka juga memasang spanduk putih bertuliskan pengumuman penutupan kegiatan usaha.

Di spanduk itu pun tertera jenis kegiatan Exotic yang sekarang ini masih beroperasi, yaitu diskotek, musik hidup, griya pijat, dan bar.

Dalam proses penyegelan diskotek itu tak terlihat aparat kepolisian yang mendampingi Satpol PP. Penyegelan Diskotek Exotic disaksikan beberapa warga sekitar. Mereka mengabadikan momen tersebut dengan menggunakan ponsel.